PAREPARE – Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kondisi keamanan yang memungkinkan seluruh program berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian Kapolres Parepare AKBP Phungky Mahendra Borniawan di tengah kesepakatan Pemerintah Kota Parepare dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Phungky, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) memiliki hubungan erat dengan kelancaran pembangunan. Lingkungan yang aman dan kondusif menjadi salah satu faktor penting agar kebijakan pemerintah dapat diwujudkan tanpa gangguan.
"Kami mengapresiasi langkah cepat dan sinergi positif antara Pemkot dan DPRD Parepare. Polres Parepare sebagai bagian dari unsur Forkopimda siap mendukung penuh serta mengawal jalannya program-program pembangunan daerah agar berjalan aman, lancar, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Phungky.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Parepare terkait persetujuan bersama Ranperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), di Gedung DPRD Parepare, Jumat (20/11/2026).
APBD Parepare 2027 yang disepakati memiliki nilai belanja daerah sebesar Rp987,06 miliar lebih. Sementara pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp965,56 miliar lebih, dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp25 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp3,5 miliar lebih.
Besarnya anggaran tersebut akan menjadi penopang pelaksanaan 18 program unggulan Pemerintah Kota Parepare yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bagi Polres Parepare, kondisi kamtibmas yang terjaga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan program-program tersebut. Sebab, pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga membutuhkan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan stabil.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Parepare Ir. Kaharuddin Kadir dan dihadiri Wali Kota Parepare Tasming Hamid, Wakil Wali Kota Hermanto Pasennangi, anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Tasming Hamid menyebut persetujuan APBD mencerminkan kesamaan pandangan antara pemerintah dan legislatif dalam menentukan prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan disepakatinya APBD 2027, tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran tersebut terlaksana secara tepat sasaran. Di sisi lain, sinergi seluruh unsur daerah, termasuk Polres Parepare, diharapkan turut menjaga kondisi kota tetap kondusif sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan.
